facebook instagram

2.322 Koperasi dan 185.184 UMKM Terdampak Covid-19

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Padahal sektor tersebut merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97 persen dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 60 persen.

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM) Eddy Satriya. ( Foto: Beritasatu.com/Herman )

Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM) Eddy Satriya menyampaikan, sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM terdampak pandemik Covid-19. Kebanyakan koperasi yang terkena dampak Covid-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman.

Sementara itu berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjan, Eddy menyampaikan ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terdampak Covid-19. Hal ini akibat terhentinya operasional perusahaan tempat mereka bekerja. Sedangkan menurut data Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), jumlah pekerja yang di-PHK dan dirumahkan lebih besar lagi mencapai di atas 6 juta.

“Pekerja atau buruh di sektor UMKM menjadi kelompok yang paling terdampak akibat penyebaran Covid-19. Sektor usaha UMKM yang paling banyak merumahkan pekerjanya yakni industri pariwisata beserta turunannya seperti hotel, restoran dan katering,” kata Eddy Satria dalam acara diskusi “UKM Unggul Indonesia Maju” melalui webinar, Senin (8/6/2020).

Eddy menyampaikan, pemerintah saat ini juga telah menyiapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk untuk UMKM. Untuk UMKM, dukungan yang diberikan antara lain penundaan dan subsidi bunga bagi UMKM yang mendapat kredit dari lembaga keuangan, penjaminan kredit modal kerja baru, hingga penempatan dana di lembaga keuangan yang melakukan restrukturissi kredit UMKM.

Selanjutnya adalah PPh final sebesar 0,5 persen ditanggung pemerintah bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto (omset) sampai dengan 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kemudian adanya arahan kepada kementerian/lembaga, daerah dan BUMN untuk menjadi off taker produk UMKM.

Eddy menyampaikan, Kemkop UKM juga telah membuat rencana reaktivasi dan pemulihan ekonomi usaha UMKM yang terdiri dari beberapa fase. Namun untuk fase pertama yang tadinya akan dimulai sebelum Lebaran telah bergeser menjadi pekan ini, sehingga untuk jadwal fase berikutnya akan menyesuaikan.

Untuk fase I yang dimulai pada pekan ini, sektor yang direaktivasi antara lain perdagangan eceran khususnya pasar offline, penyediaan makanan dan minuman, transportasi R2 dan R4 online, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, produk fashion, pertanian, perikanan, dan jasa keuangan.

Fase II yaitu sektor produk fashion (seragam sekolah), pedagang besar, industri pengolahan, pergudangan, dan industri kreatif berbasis jasa. Fase III sektor industri kreatif berbasis manufaktur dan pertunjukan, design product, seni pertunjukan dan film, wisata alam, dan jasa akomodasi. Fase IV sektor pendidikan offline (kursus), pendidikan vokasi dan pariwisata non alam. Kemudian Fase V yaitu sektor jasa kesehatan, jasa kecantikan dan salon serta jasa hiburan.

“Memang keputusan terakhir dari kantor Kemenko Perekonomian belum ada finalisasi. Tapi kita dari Kemkop UKM berusaha menyiapkan secara detail sektor-sektor mana yang kita siapkan untuk direaktivasi,” kata Eddy. 

Sumber : Beritasatu.com